Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyuputih, Situbondi, Jawa Timur, Indonesia. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Awalnya, kawasan taman nasional ini ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1930 oleh Direktur Kebun Raya Bogor yang bernama K.W. Dammerman. Statusnya kemudian diubah menjadi suaka margasatwa oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 25 September 1937. Penetapan ulang sebagai suaka margasatwa diadakan oleh Menteri Pertanian dan Agraria melalui Surat Keputusan Nomor. SK/II/1962 tanggal 11 Mei 1962. Status taman nasional diperoleh pada tanggal 6 Maret 1980 oleh Menteri Pertanian dan dikukuhkan lagi pada tahun 1997 oleh Menteri kehutanan. Luas lahannya seluas 25.000 ha. Taman Nasional Baluran berbatasan dengan Selat Madura di utara, Selat Bali di timur, Desa Wonorejo dan Sungai Bajulmati di selatan dan, serta Sungai Klokoran dan Desa Sumberanyar di barat. Wilayahnya dibagi menjadi zona inti seluas 12.000 Ha, zona rimba seluas 5.537 ha, zona pemanfaatan intensif seluas 800 Ha, zona pemanfaatan khusus seluas 5.780 Ha, dan zona rehabilitasi seluas 783 Ha. Pengelolaannya dibagi dua menjadi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Bekol dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karangtekok. Seksi wilayah I meliputi sanggraloka Bama, Lempuyang dan Perengan. Sedangkan seksi wilayah II meliputi sanggraloka Watu Numpuk, Labuhan Merak dan Bitakol.

Gerbang untuk masuk ke Taman Nasional Baluran berada di 7°55’17.76″S dan 114°23’15.27″E. Taman nasional ini terdiri dari tipe vegetasi sabana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Tipe vegetasi sabana mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran yakni sekitar 40 persen dari total luas lahan.

Sebelum tahun 1928 AH. Loedeboer, seorang pemburu kebangsaan Belanda yang memiliki daerah Konsesi perkebunan di Labuhan Merak dan Gunung Mesigit, pernah singgah di Baluran. Dia telah menaruh perhatian dan meyakini bahwa Baluran mempunyai nilai penting untuk perlindungan satwa, khususnya jenis mamalia besar.

Pada tahun 1930 KW. Dammerman yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor mengusulkan perlunya Baluran ditunjuk sebagai hutan lindung.

Pada tahun 1937 Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan Baluran sebagai Suaka Margasatwa dengan ketetapan GB. No. 9 tanggal 25 September 1937 Stbl. 1937 No. 544.

Pada masa pasca kemerdekaan, Baluran ditetapkan kembali sebagai Suaka Margasatwa oleh Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor. SK/II/1962 tanggal 11 Mei 1962.

Pada tanggal 6 Maret 1980, bertepatan dengan hari Strategi Pelestarian se-Dunia, Suaka Margasatwa Baluran oleh menteri Pertanian diumumkan sebagai Taman Nasional.

# Bagikan informasi ini kepada teman Anda